Sekretariat DPRD Metro Laporkan Kanal Youtube Media Online ke Polisi

Wartamedia65.com–Sekretariat DPRD Kota Metro melaporkan kanal youtube salah satu media onlien ke polisi.

Akun youtube itu dilaporkan dengan tunduhan pencemaran nama baik lembaga (sekretariat DPRD) dan pribadi Sekertaris DPRD Kota Metro Budiyono.

Budiyono mengatakan, akun youtube media online itu menyebarkan berita berjudul Jurus Pamungkas Budiyono Kuras Anggaran Sekretariatan DPRD Kota Metro.

“Konten yang disebar melalui media sosial Facebook oleh kanal Youtube yang mengaku media digital streaming lokal Lampung itu, telah menggiring opini dan mengada-ada. Saya selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) tidak pernah dikonfirmasi.

Kabar itu muncul berulang dengan judul- judul berbeda dan menampilkan foto saya serta Wakil Ketua DPRD Anna Morinda. Sekali lagi, oknum-oknum itu tidak melakukan konfirmasi kepada saya,” kata Budiyono dalam konfrensi pers, Senin (1-6-2020).

Dia menerangkan, berita tersebut berawal dari proses pencairan MoU media bulan Maret dan April 2020. Sejak 2017 Sekretariatan DPRD telah bekerjasama (MoU) Media online dimaksud yang kini memiliki kanal Youtube.
Dia melanjutkan, pencairan MoU tersebut mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH). “Aturan ini sudah dijelaskan kepada pihak bersangkutan, akan tetapi dia (wartawan media onlien) tetap merasa tidak terima yang kemudian menarik kontrak kerjasamanya.

Dari sini muncul berita-berita yang menuding dan menyudutkan pihak Sekretariatan DPRD tanpa ada konfirmasi, justru sebaliknya pihak Sekretariatan DPRD yang melakukan klarifikasi,” terangnya.

Dia menjelaskan, penerapan aturan SSH dalam proses pembayaran MoU kerja sama media, mengacu pada Perwali No: 42/2019.

“Intinya informasi yang disebarkan itu, tidak benar dan kami ada dasarnya bahwa semua pelaksanaan kegiatan anggaran yang ada telah diaudit tim audit Insektorat selaku APIP dan BPK, semua tidak ada masalah. Bahkan kami sendiri mengajukan untuk di audit termasuk MoU media dari anggaran dan transaksinya. Soal lain-lain, termasuk soal tunjangan tidak ada masalah dan sudah sesuai ketentuan peraturan yang ada,” paparnya.

Laporan tersebut disampaikan tim penasehat hukum sekretariat DPRD Kota Metro ke polres setempat dengan Nomor: STTPL/217-B/V/2020/LPG/RES Metro tanggal 20 Mei 2020, atas dugaan pelanggaran terhadap pasal 27 ayat (3) UU No: 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 310 dan 311 KUHPidana.

“Tuduhan yang disampaikan pada klien kami adalah tuduhan yang tidak benar, menggunakan data yang tidak akurat, seluruh tuduhan tersebut telah kami verifikasi dengan data yang ada, acuan kerja klien kami jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Eni Mardiyantari mewakili tim penasehat hukum Sekretariat DPRD Metro. (sukri)