Pemprov Lampung Setujui 12 Raperda Usul Inisiatif DPRD

Wartamedia65—–Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi dan menyetujui 12 rancangan peraturan daerah (raperda) usul inisiatif DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan tingkat lanjut.

Persetujuan tersebut disampaiak Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) pada rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung, Rabu (12-8-2020).

“Pada prinsipnya kami dapat menyetujui ke-12 Raperda dimaksud untuk dibahas pada tingkat pembicaraan selanjutnya, termasuk hal-hal yang menyangkut teknis penulisannya, narasi atau bahasa yang kurang sempurna dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyusunan Raperda yang baik, benar dan berkualitas,” kata wagub.

Sebelumnya, penjelasan terhadap 12 Raperda tersebut telah disampaikan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Dearah DPRD Provinsi Lampung pada Rapat paripurna DPRD tanggal 10 Agustus lalu.

Dua belas raperda itu: Raperda tentang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Raperda Pelayanan Kesejahteraan Sosial Disabilitas serta Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Lampung.
Kemudian: Raperda Kerjasama Antar Daerah, Raperda Rencana Induk Pariwisata Daerah Provinsi Lampung, Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Tambak Air Tawar Provinsi Lampung dan Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Selanjutnya: Raperda Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung, Raperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi, Raperda Pengendalian Operasional Bandara Intemasional Raden Inten II, Raperda Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Provinsi Lampung.

“Atas disampaikannya 12 Raperda tersebut, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” katanya.

Wagub menyebut 12 raperda usul inisiatif DPRD itu, harus dipastikan, konten/substansi Raperda haruslah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

“Kita harus pastikan, substansi/materi Raperda bukanlah merupakan peraturan copy paste terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketertiban umum dan kesusilaan serta tidak diskriminatif,” katanya.

Menurut wagub, juga harus dipastikan, bagi Raperda yang berkaitan dengan masyarakat, diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik di Provinsi Lampung.

“Khusus terhadap Raperda yang memiliki kesamaan pengaturan terhadap Peraturan Daerah Provinsi yang sudah ada, pengaturannya diarahkan untuk memperkuat yang sudah ada agar dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi saat ini,” katanya.

Wagub berharap, DPRD melalui panitia khusus dari setiap Raperda yang dibahas dapat memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat, akademisi, praktisi, organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya. (Adpim)